Pangkalpinang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar audiensi bersama Perkumpulan Sopir Truk Tronton dan Trailer di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel.27/4/2026.
Pertemuan tersebut membahas kendala penggunaan BBM jenis Bio Solar bagi truk pengangkut logistik dan bahan pokok di wilayah tersebut.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, serta dihadiri oleh perwakilan Dinas Perhubungan Bangka Belitung, perwakilan Pertamina, Dinas ESDM, dan sejumlah perwakilan masyarakat pengguna BBM subsidi.
Usai pertemuan, Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya mengungkapkan bahwa persoalan utama yang dihadapi para sopir adalah matinya barcode subsidi, sehingga mereka terpaksa menggunakan BBM non-subsidi. Hal ini dikhawatirkan akan memicu kenaikan harga bahan pokok di tingkat masyarakat.
“Kendala utamanya adalah barcode mereka mati, sehingga secara aturan tidak berhak mendapatkan BBM subsidi. Padahal, yang mereka angkut adalah logistik sembako. Jika menggunakan BBM non-subsidi, otomatis biaya operasional naik dan berdampak pada harga di masyarakat,” ujar Didit.
Ia memberikan apresiasi kepada pihak Pertamina yang bersikap kooperatif dalam mencari solusi bagi para sopir logistik. Berdasarkan hasil kesepakatan, pihak Pertamina berkomitmen untuk mengaktifkan kembali barcode tersebut bagi kendaraan yang mengangkut sembako atau pupuk, dengan catatan seluruh persyaratan administrasi telah terpenuhi.
“Alhamdulillah, pihak Pertamina, dalam hal ini Pak JM dan Pak Sanyo, berkomitmen jika semua persyaratan seperti pajak sudah lunas, maka aktivasi barcode selesai dalam waktu 1 \times 24 jam,” jelasnya.
Selain persoalan barcode, audiensi tersebut juga membahas mengenai kuota harian yang dinilai tidak mencukupi untuk rute pengantaran jauh, seperti menuju Bangka Selatan atau Belinyu. Didit meminta adanya toleransi penambahan kuota khusus bagi armada pengangkut bahan pokok demi kepentingan masyarakat luas.
“Saya meminta kepada pihak ESDM agar ada toleransi penambahan liter bagi mereka. Alhamdulillah hal tersebut disetujui. Ini semua sudah clear, khusus bagi mobil pengangkut sembako,” tambah Didit.
Lebih lanjut, Didit menegaskan bahwa peran DPRD dalam memfasilitasi kebijakan ini telah tuntas. Ia menyerahkan sepenuhnya pengawasan teknis volume BBM di lapangan kepada pihak Pertamina. Ia pun meminta para sopir untuk segera mengurus persyaratan agar barcode dapat aktif kembali.
Untuk memastikan kesepakatan ini berjalan sesuai rencana, Didit bahkan meminta para sopir untuk tidak ragu melaporkan jika terjadi kendala di lapangan.
”Tolong simpan nomor HP saya. Jika kesepakatan ini tidak berjalan di lapangan, segera hubungi saya. Tugas DPRD sudah selesai dalam memfasilitasi, selanjutnya pengawasan volume kita serahkan kepada Pertamina,” pungkasnya. ( Ag )