Kandar Daeng Maloga: Terima Kasih Pak Kajari, Hak Nelayan Harus Dijaga dan BBM Subsidi Harus Tepat Sasaran
BANGKA BELITUNG — Shr.my.id
Dukungan terhadap langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka dalam mengungkap dugaan penyimpangan penyaluran BBM bersubsidi bagi nelayan terus mengalir. Kali ini, dukungan datang dari Ketua DPD Forum Komunikasi Nelayan Nusantara (FKNN) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung), Kandar Daeng Maloga.
Kandar menegaskan bahwa nelayan di Bangka Belitung menyambut positif langkah Kejari Bangka dalam mengungkap dan memproses dugaan penyimpangan BBM subsidi nelayan. Menurutnya, BBM subsidi merupakan kebutuhan vital bagi nelayan untuk menjalankan aktivitas melaut sehingga penyalurannya harus benar-benar tepat sasaran.
“Kami atas nama nelayan Bangka Belitung menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Kajari Bangka beserta jajaran. Ini merupakan langkah penting untuk menjaga hak-hak nelayan. BBM subsidi harus diberikan kepada nelayan yang memang berhak, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan pihak tertentu,” tegas Kandar.
Menurut Kandar, keberadaan BBM subsidi sangat menentukan keberlangsungan usaha nelayan kecil. Kenaikan biaya operasional melaut, khususnya bahan bakar, dapat secara langsung memengaruhi pendapatan dan kesejahteraan keluarga nelayan.
Karena itu, dirinya menilai pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi harus dilakukan secara konsisten dari hulu hingga hilir.
“Terima Kasih Pak Kajari”
Kandar secara khusus menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bangka beserta seluruh jajaran yang telah bekerja mengungkap dugaan penyimpangan tersebut.
“Terima kasih Pak Kajari Bangka. Nelayan melihat dan merasakan bahwa ada perhatian terhadap persoalan yang selama ini menjadi keresahan. Kami berharap langkah ini menjadi momentum untuk membenahi sistem penyaluran BBM subsidi agar semakin transparan, tertib dan adil,” ujarnya.
Ia menambahkan, dukungan FKNN bukan berarti mencampuri proses hukum yang sedang berjalan. Sebaliknya, FKNN menghormati sepenuhnya kewenangan aparat penegak hukum dan menyerahkan proses tersebut kepada Kejari Bangka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami hormati proses hukum. Biarkan aparat penegak hukum bekerja secara profesional. Kami dari FKNN hanya ingin memastikan bahwa perjuangan dan kepentingan nelayan mendapatkan tempat yang semestinya,” kata Kandar.
Setelah Kasus Diungkap, Penyaluran Harus Semakin Tertib
Kandar berharap pengungkapan kasus tersebut tidak hanya berhenti pada proses hukum, tetapi juga menjadi momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola BBM subsidi nelayan.
Menurutnya, persoalan BBM nelayan tidak boleh dilihat hanya dari sisi penindakan. Pemerintah dan seluruh stakeholder juga perlu memastikan data nelayan, data kapal, rekomendasi, kuota, hingga mekanisme distribusi benar-benar akurat dan transparan.
“Harapan kami setelah kasus ini diungkap, sistemnya juga semakin baik. Nelayan yang benar-benar melaut dan memenuhi persyaratan jangan dipersulit mendapatkan BBM. Sebaliknya, jangan sampai ada pihak yang mengambil keuntungan dari subsidi yang seharusnya menjadi hak nelayan,” jelasnya.
Kandar menilai penegakan hukum yang tegas justru dapat menjadi bagian penting dalam menciptakan iklim usaha perikanan yang sehat dan berkeadilan.
FKNN Siap Bersinergi dengan Aparat dan Pemerintah
Lebih lanjut, Ketua DPD FKNN Babel menyatakan pihaknya siap bersinergi dengan Kejari Bangka, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, instansi teknis, serta seluruh stakeholder terkait dalam mengawal kepentingan nelayan.
“Kami siap menjadi mitra pemerintah dan aparat penegak hukum. Kalau ada persoalan di lapangan, mari kita komunikasikan. Nelayan jangan hanya dilibatkan ketika ada masalah. Nelayan harus menjadi bagian dari solusi,” katanya.
Ia juga mengajak seluruh nelayan di Bangka Belitung untuk bersama-sama menjaga fasilitas dan program subsidi pemerintah agar tidak disalahgunakan.
“Ini uang negara, ini program untuk rakyat. Jangan sampai kita sendiri membiarkan hak nelayan disalahgunakan. Mari kita kawal bersama-sama,” tegas Kandar.
Nelayan Ingin Subsidi Tepat Sasaran
Kandar menegaskan bahwa suara nelayan sebenarnya sangat sederhana: BBM subsidi tersedia, mudah diakses, harganya sesuai ketentuan, dan benar-benar diberikan kepada nelayan yang berhak.
“Nelayan tidak meminta yang macam-macam. Kami hanya ingin bisa melaut dengan tenang. Kami ingin BBM subsidi benar-benar sampai kepada nelayan. Kalau ada penyimpangan, tentu harus ditindak sesuai hukum,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Kandar kembali menyampaikan apresiasi kepada Kejari Bangka.
“Atas nama keluarga besar FKNN dan nelayan Bangka Belitung, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Kajari Bangka dan seluruh jajaran. Semoga langkah ini menjadi awal dari pembenahan besar dalam tata kelola BBM subsidi nelayan. Kami mendukung penegakan hukum demi keadilan dan kesejahteraan nelayan,” pungkas
Kandar Daeng Maloga, Ketua DPD FKNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
BBM subsidi adalah hak nelayan.
Tepat sasaran adalah keharusan.
Penegakan hukum adalah bagian dari menjaga keadilan. ( M yunus )
